Elang3tribratanews, || Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mulai menjajaki rencana penghentian ekspor komoditas mineral kritis guna memperkuat kedaulatan industri dalam negeri.

Merespons hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dukungannya, namun menekankan pentingnya penerapan sistem tata kelola digital yang ketat dan efisien untuk mencegah kebocoran.

Poin strategi pengawasan sektor hulu-hilir pertambangan per Juni 2026:

Sistem Simbara Terintegrasi: Luhut mengusulkan penggunaan aplikasi digital Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) yang dikembangkan DEN untuk memantau rekam jejak ekspor secara real-time.

Otomatisasi Kepatuhan: Sistem ini mengunci otomatis aktivitas operasional perusahaan jika ditemukan pelanggaran, seperti belum membayar royalti atau tunggakan pajak, sebelum terhubung ke National Single Window.

Sanksi Tanpa Intervensi: Melalui ekosistem digital ini, penegakan sanksi tidak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, sehingga menjamin transparansi data komoditas, kalori, hingga luas wilayah izin tambang.

Digitalisasi ketat ini diyakini mampu menyaring korporasi yang tidak patuh sekaligus mendongkrak penerimaan fiskal negara secara signifikan jika pelarangan ekspor mineral kritis resmi diterapkan.

#MineralKritis #HilirisasiTambang #LuhutPandjaitan #PrabowoSubianto #Simbara2026 #InfoEkonomi2026