Hal tersebutterjadi karena ketidak profesionalan penyidik ujar nayla
Tindakan penyidik kepolisian yang lari atau menyimpang dari wewenangnya merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan pelanggaran hukum acara pidana (KUHAP).
Menurut nayla br sinuhaji
Secara hukum, jika seorang penyidik melakukan tindakan di luar batas wewenang—seperti melakukan kekerasan, merekayasa kasus, melakukan pungutan liar, atau melakukan penggeledahan dan penahanan tanpa prosedur yang sah—tindakan tersebut dapat digugat dan pelakunya dapat dikenai sanksi tegas.

Bentuk Penyimpangan Wewenang Penyidik
Penyimpangan wewenang yang sering terjadi dalam proses penyidikan meliputi:
Diskresi berlebihan dalam upaya paksa: Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan tanpa adanya surat perintah resmi atau tanpa memenuhi unsur urgensi yang objektif. Dan hal tersebut terjadi dikepolisian tingmkat pusat

Mahkamah Konstitusi
Kriminalisasi dan rekayasa kasus: Memaksakan suatu perkara yang tidak memiliki bukti permulaan yang cukup agar seseorang dapat dijadikan tersangka.

Yang masih disayangkan di era sekarang pun kadang masih terjadi ungkap Nayla
Penyiksaan atau kekerasan: Menggunakan paksaan fisik atau psikologis terhadap saksi maupun tersangka untuk mengejar pengakuan.
Penghentian penyidikan ilegal: Menghentikan atau menunda-nunda proses penyidikan suatu perkara pidana demi keuntungan pribadi (misalnya karena suap).
Jalur Hukum Memprotes Penyimpangan Penyidik
Jika Anda atau seseorang menghadapi tindakan penyidik yang melarikan diri dari jalur wewenang resminya, terdapat beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh:
Mengajukan Praperadilan
Berdasarkan KUHAP, Anda dapat mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.
Melaporkan ke Divisi Propam Polri
Aduan terkait pelanggaran kode etik, profesi, maupun disiplin anggota kepolisian dapat dilaporkan secara langsung atau daring melalui Yanduan (Pelayanan Pengaduan) Propam Polri.
Melaporkan ke Biro Wassidik (Pengawasan Penyidikan)
Jika penyimpangan berkaitan langsung dengan penanganan perkara (seperti ketidakadilan proses atau berkas yang dimanipulasi), laporan bisa ditujukan ke Biro Wassidik Mabes Polri atau Ditreskrimum/Ditreskrimsus Polda setempat untuk dilakukan gelar perkara khusus.
Mengadu ke Lembaga Pengawas Eksternal
Anda bisa mengirimkan laporan formal ke lembaga negara independen seperti Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), Ombudsman RI (terkait maladministrasi pelayanan), atau Komnas HAM (jika terjadi penyiksaan atau pelanggaran hak asasi).
Apakah Anda sedang menghadapi kasus spesifik di mana penyidik diduga menyalahgunakan wewenangnya? Jika berkenan, sampaikan bentuk tindakan penyidik tersebut atau tahap penanganan perkaranya saat ini agar saya dapat memberikan panduan langkah hukum yang lebih konkret.